Analisis Akuntabilitas dan Prosedur Pengembalian Tunjangan Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal
DOI:
https://doi.org/10.63822/wwnnqp70Keywords:
Akuntabilitas, Pengembalian Tunjangan, PNS, PPPK, Keuangan DaerahAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengembalian tunjangan pegawai serta penerapan prinsip akuntabilitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengeumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari bagian keuangan dan administrasi kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengembalian tunjangan pegawai dilakukan melalui tahapan identifikasi kelebihan pembayaran, verifikasi data, pemberitahuan kepada pegawai, dan pengembalian dana ke kas daerah. Penerapan prinsip akuntabilitas terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas, alur kerja yang terstruktur, serta administrasi yang tertib. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterlambatan pembaruan data kepegawaian dan kurangnya koordinasi antarbagian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan integrasi sistem informasi dan penguatan pengendalian internal agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
References
Amalia, M. M. (2023). Enhancing Accountability and Transparency in the Public Sector: A Comprehensive Review of Public Sector Accounting Practices. The Es Accounting And Finance, 1(03), 160–168. https://doi.org/10.58812/esaf.v1i03.105
Andi Aliyyah Ramadhani Sam, Haliah Haliah, & Andi Kusumawati. (2024). Disclosure of Transparency, Accountability and Value for Money Concept in Public Sector Financial Management: A Systematic Literature Review. International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA), 3(1). https://doi.org/10.55227/ijerfa.v3i1.245
Bashiruddin Ahmad, Haliah Haliah, & Andi Kusumawati. (2024). The Transformation of Public Sector Accounting in Encouraging Improvement of Public Service Quality. International Journal of Economics and Management Sciences, 1(4), 214–227. https://doi.org/10.61132/ijems.v1i4.255
Cruz Dallagnol, E., Portulhak, H., & Cezar Severo Peixe, B. (2023). How is public value associated with accountability? A systematic literature review. Public Money & Management, 43(3), 251–258. https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2129531
Mariana Mariana, Diana, D., Arifai, M., & Jannah, M. (2025). PUBLIC SECTOR ACCOUNTING REFORM: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 4(2), 132–141. https://doi.org/10.61393/heiema.v4i2.320
Nst, D., Rizqi, R., Aprilliani, L., Muharrammaini, U., & Gabriella, S. (2026). The Role Of Public Sector Audit In Improving Accountability And Transparency In Local Government Financial Management. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital, 5(1), 309-312. https://doi.org/10.37676/jambd.v5i1.10297
Peilouw, C. T., Oktavia, D. D., Wulandari, A. A., & Latuan, C. F. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang). Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak), 5(1), 111–112. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9641
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Perdana, H. D., Firman, A., Purnama, R., Sofie, S., & Yulianto, K. S. (2025). Pengungkapan Akuntabilitas pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 9(1), 156–173. https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.26177
Sari, R., & Muslim, M. (2023). Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review. Amkop Management Accounting Review (AMAR), 3(2), 90–106. https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440
Talib, M. E., Hamim, U., & Abdussamad, J. (2024). PENGARUH PENERAPAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) TERHADAP SEMANGAT KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI GORONTALO. Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik, 2(2), 285–292. https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i2.151
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Viola Nur Lita (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
