Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Keadilan dan Lingkungan Hidup
DOI:
https://doi.org/10.63822/awv8qb97Keywords:
Hukum Tata Negara, Pesisir, Peraturan DesaAbstract
Masyarakat pesisir di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, saat ini menghadapi ancaman degradasi lingkungan yang serius berupa pembalakan mangrove dan pencermaran lingkungan akibat sampah. Kondisi ini diperparah oleh tumpang tindih tata kelola wilayah pesisir serta tumpukan trauma struktural nelayan tradisional akibat minimnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam penataan ruang laut. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan tata kelola pesisir melalui pendekatan Hukum Tata Negara dan prinsip konstitusi hijau (green constitution) guna mewujudkan keadilan ekologis (eco-justice). Metode yang digunakan adalah Pemberdayaan Hukum Partisipatif (participatory legal empowerment) melibatkan 17 orang peserta dari pemerintah desa, tokoh adat, dan kelompok perempuan pesisir, melalui rangkaian penyuluhan interaktif, Focus Group Discussion (FGD). Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan paradigma kesadaran hukum masyarakat yang sangat signifikan, diukur dari peningkatan nilai rata-rata masyarakat dari 41,5% pada pre-test menjadi 85,3% pada post-test. Komunitas nelayan kini memahami hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 untuk terlibat dalam partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Secara output, kegiatan ini berhasil menstimulasi aparatur desa memanfaatkan hak otonomi lokalnya (UU No. 6 Tahun 2014) untuk menyusun draf awal Peraturan Desa (Perdes) Pesisir Berwawasan Lingkungan yang memiliki daya paksa hukum dalam menegakkan sanksi perlindungan pantai. Faktor pendukung utama program adalah tingginya modal sosial masyarakat Bajo Indah, sedangkan faktor penghambat berupa keterbatasan infrastruktur IT berhasil dimitigasi melalui pendekatan dialog budaya interpersonal yang humanis.
Downloads
References
Anggraeni, N., Sunaryo, A. R., Anugrah, M. W., & Utomo. (2024). Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Green Constitution Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Journal of Studia Legalia, 5(2), 1–19. https://www.jimlyschool.com/diklat/green-constitution/
Batubara, G., Arifin, F., & Abdulgani, R. (2025). Optimalisasi Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas. Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat), 8, 131. https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v8i1.27624
Faroq, M. Al, Hasran, G. F., Zaskia, A., Ariyanti, S., Purnama, W., Ode, W., & Farlin, N. (2026). Warisan Budaya Suku Bajo di Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. 01(03), 713–720.
Kahpi, A. (2013). Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia. Al-Daulah, 2(2), 143-. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1472
La Ode Umar La Harudu, L. O. U. L. H. (2016). PERSEPSI MASYARAKAT SUKU BAJOE TENTANG LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Di Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe). Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi, (Vol 1, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi (Juli 2016)). http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppg/article/view/1335/1766
Luhur, F., Suryono, A., & Ramadhanianto, R. W. (2024). Penyuluhan Pentingnya Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember. Jurnal Pengabdian Indonesia, 1(2), 9. https://doi.org/10.47134/jpi.v1i2.2951
Misdayanti, S. (2021). Description of Environmental Sanitation in the Coastal Community of Bajo Indah Village. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6(1), 19–29.
Sabina Anasya, C. Z., Epi Sukarsa, D., & Priyanta, M. (2022). Planning Regulation Through Strategic Environmental Assessment Approach for Coral Reef Protection in Indonesia. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria, 1(2). https://doi.org/10.23920/v1i2.767
Said, A. (2022). Sosialisasi Pembuatan Instalasi Pengolahan Air di Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Amaliah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, (Vol 6 No 1 (2022): Februari 2022), 1–10. https://lp3m-umkendari.ac.id/index.php/amaliah/article/view/367/198
Setiawan, R. (2026a). Edukasi Konstitusi untuk Pemuda Karang Taruna tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara. Jurnal Pengabdian Cita Masyarakat, Volume, 1(4). https://doi.org/https://doi.org/10.65101/jpcm.v1i4.380
Setiawan, R. (2026b). Environmental Legality and Justice : Assessing Mining Business Permits in Indonesia ’ s Vulnerable Coastal and Small Islands. Applied Environmental Sustainability and Technology, 2(1), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/aest.v2i1.16284
Setiawan, R. (2026c). Restructuring the Governance of PUSSAKO FH-UHO : Building a Progressive, Accountable, and Innovative Research Institution. Jurnal Pengabdian Mandiri, 3(1), 11–16. https://doi.org/https://doi.org/10.37676/mandir
Sholikhah, & Sanjaya, S. (2022). The Meaning Of The Concept Of Meaningful Public Participation In The Decision Of The Constitutional Court ( MK ) No. 91/PUU/XVIII/2020 Formal Review Of Law No. 11 Of 2020. International Conference on Law, Economy, Social and Sharia, 1(11), 67–77.
Yuningsih, D. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe. JUPENGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Disiplin, 2(4), 14–21. https://doi.org/https://doi.org/10.70134/jupengen.v2i4.911
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Risman Setiawan (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


